Menguatnya harga komoditas batu bara di tahun 2017 berkontribusi terhadap peningkatan realisasi ekspor komoditas non-migas. Harga komoditas yang mulai bergerak naik sejak akhir 2016 sebagian besar didorong oleh kebijakan Tiongkok dalam menekan produksi batu bara domestik mereka serta pengaruh cuaca di beberapa negara termasuk di Indonesia dan Australia. Namun penguatan harga komoditas tersebut dikhawatirkan tidak sustain karena harga rentan terhadap faktor-faktor eksternal. Selain itu menguatnya harga juga mendorong peningkatan produksi sehingga pasokan berlebih (over supply) yang akan menekan harga.  

Penguatan harga komoditas batu bara tentu saja memberikan sentimen positif terhadap produsen batu bara lokal. Sayangnya memasuki tahun 2018 eksportir batu bara di landa kecemasan, tidak saja oleh ramainya isu tekanan penetapan harga jual batu bara untuk pasokan ke PLN, tetapi juga akibat diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82/2017. Permendag yang mewajibkan eksportir batu bara menggunakan kapal dan asuransi milik nasional tersebut menimbulkan kecemasan di kalangan eksportir batu bara di tengah menguatnya harga komoditas.

Permendag 82/2017

Permendag diterbitkan tanggal 26 Oktober 2017 antara lain mewajibkan eksportir batu bara dan kelapa sawit menggunakan kapal dan asuransi nasional yang efektif berlaku 6 bulan sejak peraturan diterbitkan, yaitu pada tanggal 26 April 2018. Peraturan tersebut disusun sebagai bagian dari paket kebijakan perekonomian jilid ke XV yang antara lain bertujuan untuk memberi kesempatan peningkatan peran dan skala pengurangan beban biaya logistik. Penerbitan Permendag 82/2017 bertujuan memberikan peluang pada pengusaha kapal dan asuransi nasional untukmemanfaatkan peluang dari potensi biaya logistik yang selama ini di klaim lebih banyak dinikmati oleh pihak asing.

Pemberlakuan Permendag 82/2017 dicemaskan oleh eksportir batu bara karena sanksi yang diatur dapat berupa pembekuan/ pencabutan izin. Meskipun demikian pihak Kemendag dalam menyusun peraturan tersebut memahami keterbatasan kapasitas perusahaan perkapalan nasional. Oleh karena itu  di Pasal 5 diatur pengecualian (exemption) dalam hal perusahaan perkapalan masih terbatas ketersediaannya atau tidak tersedia, maka eksportir/importir dapat menggunakan kapal milik asing. Pengecualian tersebut dapat diberikan berdasarkan pertimbangan kementerian terkait yang dalam hal ini kementerian ESDM.

Saat ini pemerintah sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan. Meskipun Permendag tersebut mengatur adanya pengecualian (escape clause) namun kondisi keterbatasan kapal yang dikuasai pengusaha nasional menimbulkan kekhwatiran bagi perusahaan batu bara yang juga sebagian besar dimiliki oleh pengusaha nasional. Pengusaha batu bara yang baru setahun terakhir ini mulai sedikit “bernapas” menikmati penguatan harga komoditas setelah hampir 4 tahun terpuruk karena rendahnya harga kembali harus dihadapkan pada ketidakpastian pelaksanaan ekspor.

Permasalahan

Ekspor batu bara selama beberapa tahun terakhir ini masih menjadi andalan ekspor non-migas kita. Menurut data dari Kemendag, di tahun 2015 nilai ekspor batu bara  sebesar US$ 14,7 miliar atau menyumbang sekitar 9% dari total nilai ekspor kita. Sedangkan nilai volume ekspor batu bara  327 juta ton merupakan 64% dari total volume ekspor Indonesia. Dengan realisasi ekspor batu bara di 2017 sekitar 362 juta ton dan di tahun 2018 diperkirakan jumlahnya bisa lebih besar, maka nilai dan volume ekspor termasuk penerimaan negara yang berpotensi terganggu cukup signifikan. Di sisi lain Presiden Joko Widodo menginginkan ekspor lebih ditingkatkan.

Kondisi keterbatasan kapasitas kapal nasional menjadi kekhawatiran para eksportir batu bara karena sekitar  97% ekspor batu bara masih menggunakan kapal milik asing. Praktek transaksi ekspor batu bara hampir seluruhnya menggunakan sistim free on board (FoB) dimana kewajiban eksportir (seller) antara lain menyerahkan batu bara sampai di atas kapal pada titik jual (at sale point), menyiapkan izin ekspor, membayar pajak dan royalti yang berlaku dll. Sedangkan importir (buyer) wajib mengurus angkutan, kontrak pengangkutan, membayar biaya freight, dan menanggung biaya asuransinya.

Dengan diterbitkannya Permendag 82/2017 ini maka sistem transaksi ekspor batu bara akan “dipaksakan” menggunakan sistim CIF (cost insurance freight), dimana eksportir menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan negara tujuan termasuk biaya asuransinya. Kendala keterbatasan kapasitas kapal nasional serta belum adanya aturan teknis pelaksanaan yang bisa menjamin kepastian ekspor batu bara membuat kontrak-kontrak pembelian batu bara dapat mengalami ketidakpastian. Perubahan skema transaksi mendorong penyesuaian (renegosiasi) kontrak yang dapat mengakibatkan tambahan beban biaya bagi eksportir sehingga mengurangi daya saing batu bara kita yang selama ini diuntungkan oleh faktor geografis. Peningkatan biaya freight bisa mendorong importir mencari pasokan batu bara dari negara lain seperti Kolombia, Australia, dan Afrika Selatan.

Solusi kedepan

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) sejak rancangan Permendag disusun April tahun lalu melalui surat resmi meminta pemerintah agar mempertimbangkan dengan seksama berbagai aspek sebelum peraturan diterbitkan. Pada dasarnya APBI mendukung kebijakan pemerintah dalam mengembangkan logistik nasional. Namun hendaknya kebijakan yang dibuat harus dapat menjamin kelancaran ekspor batu bara dan tidak menimbulkan beban biaya tambahan. Komitmen agar Permendag 82/2017 tidak mengganggu aktifitas ekspor ditegaskan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam pertemuan dengan Ketua APBI beberapa waktu lalu.

                Eksportir batu bara juga menginginkan agar pemerintah memastikan bahwa Permendag 82/2017 tidak bertentangan dengan berbagai komitmen perdagangan yang telah dibuat oleh dengan negara-negara lain. Seperti diketahui Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bilateral, kemudian intra-ASEAN trade, dan sedang membahas comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Oleh karena itu perlu ada segera ada kejelasan agar tidak menimbulkan keresahan dari pihak pembeli di luar negeri. Selain itu perlu dikaji juga mengenai konsistensi ketentuan dalam Permendag 82/2017 dengan prinsip-prinsip dalam World Trade Organization (WTO).

                Mengingat kebijakan dalam Permendag sangat erat kaitannya dengan pengembangan logistik nasional maka APBI juga mengharapkan agar juknis yang disusun juga sekaligus mencakup peta jalan (road map) penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara secara jangka panjang. Road Map tersebut tentunya perlu disusun bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait dan asosiasi industri terkait lainnya seperti INSA (Indonesian Shipowner Association), Asosasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI). Road Map penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara tentunya harus didasarkan atas data-data yang akurat sehingga dapat secara realistis dilaksanakan. Tentu saja ketersediaan kapal nasional memerlukan pertimbangan dari kementerian perhubungan sebagai otoritas yang menilai kelayakan dari kapal nasional.

                Juknis Permendag 82/2017 saat ini sedang disusun secara intensif. Teknis pelaksanaan tentu diharapkan komprehensif dan detail serta meniadakan ketentuan yang multi interpretatif mengingat luasnya dan kompleksnya permasalahan yang akan diatur. Selain itu perlu waktu yang cukup bagi pemerintah dalam melakukan simulasi pelaksanaan aturan di lapangan untuk mencegah kendala di lapangan. Pelaku usaha batu bara tentu menaruh kepercayaan besar pemerintah dapat menyelesaikan juknis seperti yang diharapkan. Namun dengan semakin sempitnya waktu yang tersedia opsi penundaan pemberlakuan Permendag 82/2017 tentu tidak   bisa  dikesampingkan.

                                                                                    ---000---