Pertemuan di Kementerian Perhubungan Membahas Kesiapan Pelaksanaan Permendag No. 82/2017

Pertemuan di Kementerian Perhubungan Membahas Kesiapan Pelaksanaan Permendag No. 82/2017

Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menginisiasi suatu pertemuan stakeholders membahas kesiapan pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 yang antara lain mengatur kewajiban penggunaan jasa angkutan laut nasional bagi eksportir batubara dan kelapa sawit. Rapat dihadiri oleh Direktur Fasilitas Ekspor Kementerian Perdagangan serta wakil-wakil dari K/L terkait dari Kemenko Perekonomian, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dll. Pertemuan di Kemenhub tersebut didasari atas permintaan dari pihak INSA (Indonesian National Shipowner Association) yang meminta Kemenhub agar pelaksanaan Permendag 82/2017 yang melibatkan multistakeholder agar dapat dipersiapkan lebih awal.

Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan pembahasan kesiapan pelaksanaan Permendag 82/2017 yang akan dilaksanakan pada 1 Mei 2020. Hingga saat ini petunjuk teknis (juknis) Permendag sedang disusun oleh Kementerian Perdagangan. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga melaporkan telah mengadakan beberapa pertemuan antara K/L membahas mengenai perlakukan perpajakan terkait dengan penggunaan/penyewaan kapal nasional. Pihak Ditjen Pajak menyampaikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan penggunaan/penyewaan kapal nasional yang tentu akan berdampak bagi pihak perusahaan nasional dalam hal ini anggota INSA untuk dapat memenuhi permintaan akan kapal nasional jika Permendag 82/2017 tersebut akan diberlakukan. Pembahasan mengenai perlakukan perpajakan khususnya penetapan PPN atas jasa penyewaan/pembelian kapal masih sedang dalam pembahasan.

Pihak APBI yang dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif) didampingi tim dari Komite Marketing & Logistik yaitu Fery Prasetyo (dari Indominco Mandiri), Nyoman Oka (Adaro), dan Jonny Djajadi (Kideco Jaya Agung) menyampaikan beberapa hal:

  • APBI sejak awal memahami keinginan pemerintah untuk meningkatkan peran jasa usaha pelayaran nasional namun tentu kebijakan tersebut perlu memperhatikan kelancaran ekspor dan sedapat mungkin tidak menimbulkan tambahan beban keuangan bagi eksportir batubara  dimana batubara menjadi komoditas ekspor andalan.
  • Dalam pembahasan juknis APBI minta agar senantiasa dilibatkan sehingga dapat memberikan masukan konstruktif agar kebijakan tersebut bisa dijalankan dan tidak menimbulkan kekhawatiran dari para buyer/importir di luar negeri. Hal ini penting karena kebijakan penggunaan kapal nasional tersebut mendapat perhatian tinggi dari para pihak di luar negeri.
  • Hal yang paling perlu diprioritaskan adalah mengenai baseline data mengingat data yang akurat dapat menjadi modal penting untuk penyusunan kebijakan yang tepat. APBI sejak Permendag 82/2017 diterbitkan memfasilitasi beberapa pertemuan dengan INSA, buyer, dan Kemendag untuk membahas data-data yang menjadi referensi penyusunan kebijakan. Selama  ini ada beberapa data yang jadi rujukan seperti data ekspor di Kemendag, data penggunaan kapal di Kemenhub, data ekspor di Kementerian ESDM, data di pihak Ditjen Bea Cukai, dll.

Related Regular News: