CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Indonesia Beyond 2019 “Memacu Sektor Unggulan 2020-2024” pada tanggal 7 Agustus 2019 bertempat di Hotel Mercure Jakarta.
Focus Group Discussion dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat dari para pengambil kebijakan dengan memperhatikan aspirasi dari para pelaku usaha. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan penuh terobosan sehingga benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
Saat ini merupakan momen yang tepat untuk memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan pembangunan dalam lima tahun ke depan mengingat telah terpilihnya Presiden baru hasil pemilu dan akan segera dibentuk jajaran kabinet pembantu Presiden dalam beberapa bulan mendatang. Disamping itu, Bappenas juga saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020 – 2024. Atas dasar itu, CORE Indonesia sebagai lembaga think tank independent berinisiatif melakukan serangkaian kegiatan focus group discussion dan seminar untuk mendapatkan masukan dari para pelaku usaha di sejumlah sektor andalan terpilih yang kemudian akan disampaikan kepada Presiden sebagai usulan kebijakan jangka pendek (quick win) dan masukan bagi kebijakan jangka menengah.
Dalam kesempatan ini Hendra Sinadia Direktur Eksekutif APBI-ICMA berkenan menjadi narasumber dalam FGD yang diadakan CORE ini. Acara FGD CORE ini dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal. Beberapa narasumber yang hadir dalam FGD CORE ini antara lain Direktur Eksekutif API-IMA Joko Widajatno, Ketua IAGI Singgih Widagdo, Budi Santoso dari PERHAPI dan beberapa narasumber lainnya.
Hendra Sinadia dalam FGD ini membahas prospek masa depan pertambangan batubara di Indonesia. Beberapa point penting yang disampaikan Hendra Sinadia terkait tantangan kedepan di industri batubara dan beberapa resiko kebijakan antara lain :
Tantangan kedepan :
- Faktor lingkungan & Perubahan iklim
- Kompetisi dengan gas
- Kompetisi dengan sumber energi baru & terbarukan
- Volatilitas harga komoditas akibat penurunan demand khususnya dari RRT
- Lonjakan produksi domestik yang sulit dikendalikan
- Pelaksanaan good mining practice yang belum merata & dampak dari praktik-praktik penambangan yang tidak bertanggung jawab
- Faktor risiko kebijakan (dampak terhadap keekonomian & investasi jangka panjang)
Beberapa resiko kebijakan :
- Revisi UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (RUU Minerba);
- Revisi PP No. 23/2010 (Konversi PKP2B menjadi IUPK);
- PP tentang Perlakuan Perpajakan Pertambangan Batubara;
- Penetapan HBA khusus untuk pasokan ke kelistrikan dalam negeri;
- Permendag No. 82/2017 (mengatur kewajiban penggunaan asuransi nasional dan kapal nasional – beyond cabotage);
- Rencana penerbitan Peraturan Menteri yang menetapkan formula biaya Pemberdayaan & Pengembangan Masyarakat (PPM);
- PP No. 37/2012 yang mengatur kewajiban reklamasi DAS; dll.
Related Regular News:
.png)
