Tax Brief Seminar

Komite Pajak, Investasi, dan Keuangan APBI-ICMA mengadakan Tax Brief, seminar yang membahas isu perpajakan dalam pertambangan batubara di kantor Sekretariat APBI (12/09). Dihadiri 55 anggota APBI-ICMA, acara tax brief membahas 2 isu yakni Rancangan Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara dan transfer pricing.

Acara ini dibawakan oleh Ali Mardi dan Roy Kiantiong dari Deloitte. Pembahasan isu perpajakan ini kembali diulas meskipun belum ada perkembangan signifikan terkait Rancangan Peraturan Pajak tersebut. Tax Brief ini diharapkan bisa menjadi kesempatan para anggota APBI-ICMA untuk saling bertukar informasi sekaligus mengkaji di internal masing masing perusahaan tentang dampak jika RPP tersebut diberlakuannya. Sebagai pembicara Ali Mardi sendiri memberi masukan dengan membandingkan RPP batubara kelak dengan Peraturan Pemerintah No.37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan yang diprediksi tidak jauh berbeda dengan aturan tersebut.

Ia mengingatkan beberapa unsur penting dari tiap pengusaha batubara sesuai dengan izin usaha. Terutama jika nantinya sudah ada perubahan dari PKP2B menjadi IUPK. Meski ada penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang akan turun menjadi 25% setelah sebelumnya dipatok sebesar 45%, kenaikan juga terjadi di komponen dana hasil produksi batubara (DHPB)/royalti yang akan naik dari 13,5% menjadi 15%. Hal yang perlu dicermati adalah pajak lain diluar dua isu yang sudah mengemuka sebelumnya. Termasuk kategori tentang biaya- biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak atau non eductible expenses.

Bahasan lain adalah rencana pengurangan pajak yang sedang digaungkan oleh Pemerintah juga tetap harus diperhatikan. Terutama dengan dampak lain yang ujungnya justru tidak akan merubah besaran pajak yang harus dikeluarkan perusahaan.

Diskusi singkat Tax Brief semakin menarik ketika membicarakan tentang transfer pricing. Aturan transfer pricing yang ada sebenarnya sudah jelas. Namun karena belakangan banyak isu lain terkait transfer pricing, hal ini menjadi semakin menarik. Anggota APBI-ICMA diharapkan dapat lebih mencermati ketentuan transfer pricinguntuk menentukan wajar atau tidaknya sebuah transaksi dalam perusahaan. Salah satunya dengan memakai 5 metode.

Ia juga mengingatkan pentingnya menyetor transfer pricing document dalam kurun waktu 4 bulan setelah tutup buku. Dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/2016 tentanh Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak yang Mempunya Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, menjadi alat bukti bagi perusahaan. Apabila TP doc tidak diberikan maka pihak DJP akan membuatkan dokumentasi perusahaan terkait dengan ketentuannya sendiri .

Dengan informasi dan diskusi singkat berdasarkan kasus yang ada, Tax Brief ini diharapkan menjadi forum rutin yang menambah informasi dan wawasan antar anggota APBI-ICMA.

Related Regular News: