Rapat Penyusunan Mekanisme Rantai Pasok Batubara Dalam Negeri (3 Oktober 2019)

Ditjen Minerba  dibawah Direktorat Pembinaan Program Minerba mengadakan pertemuan pada tanggal 3 Oktober 2019 di Fave Hotel Bogor membahas penyusunan mekanisme rantai pasok batubara dalam negeri. Pertemuan ini dipimpin oleh Dedi Supriyanto selaku Kasi Pemanfaatan Minerba, acara ini bertujuan untuk merancang skema rantai pasok industri batubara dalam negeri yang terintegrasi dimulai dari produsen batubara, proses distribusi dan pengangkutan sampai ke pengguna batubara untuk menjamin keamanan suplai batubara dalam negeri dengan tetap mengedepankan keekonomian.

Dalam rapat tersebut, pihak Ditjen Minerba mengundang pihak PLN  yang diwakili oleh Tri Susanto (VP RPB), dari Tekmira diwakili oleh Triswan Suseno, serta perwakilan dari Kemenhub. Adapun wakil dari pelaku usaha diwakili oleh APBI yang dalam hal ini Hendra Sinadia Direktur Eksekutif APBI.

Rapat ini dilaksanakan dengan latar belakang beberapa hal yaitu perlunya  jaminan atas keamanan pasokan batubara untuk kebutuhan  dalamm negeri, adanya sejumlah PLTU yang dipasok oleh produsen batubara dengan jarak yang cukup jauh sehingga tidak ekonomis, adanya harga khusus batubara yang perlu di review kembali serta banyaknya perusahaan yang tidak memiliki pangsa pasar DMO batubara karena ketidaksesuaian  spesifikasi batubara.

Lebih lanjut dalam rapat  ini dilakukan pembahasan bahwa untuk mendapatkan mekanisme rantai pasok DMO batubara  yang  sesuai maka  perlu disusun rangkaian  kerja meliputi tahapan Input, Proses, dan Output.

Penekanan dalam tahapan Input terkait semua produsen batubara harus terintegrasi dengan aplikasi MOMI dan Minerba, selain itu semua data pelabuhan  dan terminal khusus batubara harus terintegrasi dengan Ditjen Kepelabuhan dan Pengerukan, Ditjen Perhubungan Laut serta aplikasi  MOMI. Lebih lanjut  bahwa semua data PLTU  harus terintegrasi dengan  data Ditjen Gatrik dan PLN, dan yang terakhir  dalam tahapan Input ini semua pengguna  batubara selain  PLTU harus terintegrasi dengan Kemenperin dan Asosiasi.

Selanjutnya dalam tahapan Proses perlu dilakukan  pemetaan  rantai  pasok DMO batubara yang existing, kemudian perlu dilakukan analisis  dan optimasi  yang  selanjutnya  dilakukan penyusunan  rantai pasok DMO  batubara  terintegrasi  yang lebih optimal. 

Terakhir adalah tahapan Output, dimana  tujuan tahapan ini tersedianya  skema rantai pasok yang terintegrasi serta tersedianya  perencanaan geospasial  yang mendukung pemenuhan kebutuhan batubara  domestik yang dapat diakses pada aplikasi MOMI dan data tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penentuan harga batubara.

Menurut pemerintah, manfaat dari pembahasan ini pun ada 2 yaitu bagi pihak pemerintah dan bagi perusahaan, bagi pemerintah mendapatkan beberapa manfaat  yaitu pertama terjaminnya kebutuhan batubara PLTU dan pengguna lainnya, kedua meningkatkan penggunaan batubara dalam negeri dan yang ketiga sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan harga batubara dalam negeri. Oleh karena itu, pemetaan penyediaan infrastruktur batubara sangatlah penting agar dapat tercapai efisiensi dalam pasokan batubara. Salah satu case yang sering diangkat adalah pasokan batubara ke PLTU di Nagan Raya Aceh yang dipasok dari Kalimantan Selatan sementara tidak jauh dari PLTU tersebut terdapat konsesi IUP batubara yang memiliki spesifikasi batubara yang dibutuhkan oleh PLTU tersebut.

Sementara manfaat  bagi perusahaan pertambangan batubara  yaitu pertama tersedianya pangsa pasar penjualan dalam negeri yang sudah menjadi kewajiban perusahaan dan tersedianya batubara dengan kualitas yang dibutuhkan oleh pengguna.

 

Related Regular News: