Workshop APBI dan IMA tentang “Digitalisasi Pembayaran PNBP Sektor Minerba dalam Mendukung Mendorong Transparansi dan Kepatuhan”

Sebagai mitra pemerintah, APBI berkepentingan untuk mendorong kepatuhan dan transparansi mbayaran PNBP ke negara. Untuk itu bekerjasama dengan IMA, APBI menggelar workshop “Digitalisasi Pembayaran PNBP  Sektor Minerba dalam Mendukung  Mendorong Transparansi dan Kepatuhan”.  Workshop dilaksanakan di sekretariat APBI hari Selasa 3 Desember 2019 dengan tujuan  : 1)Untuk mendukung sosialisasi upaya pemerintah dalam menerapkan sistem digitalisasi pembayaran penerimaan negara di sektor minerba;  2) Untuk mendukung sosialisasi keberadaan EITI dalam mendukung transparansi dan reformasi kebijakan sektor minerba di tanah air; 3) Untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam melaksanakan transparansi industri ekstraktif sesuai dengan standar EITI.

Acara workshop tersebut juga menjadi bagian dari agenda kegiatan dari tim pelaksana EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) Indonesia dimana APBI dan IMA juga menjadi bagian dalam tim tersebut. Acara dibuka oleh Hendra Sinadia Direktur Eksekutif  APBI yang juga anggota dari tim pelaksana EITI  dan dipandu juga oleh Mukhlis yang juga anggota tim pelaksana EITI wakil dari IMA.Dalam workshop ini menampilkan dua pembicara yaitu Edi Effendi Tedjakusuma, Ph.D dari kantor  Sekretariat EITI Indonesia dan Parlindungan Sitinjak yang mewakili Minerba. Sejatinya Direktur Penerimaan Ditjen Minerba Jonson Pakpahan yang hadir menyampaikan sambutan akan tetapi dikarenakan agenda FGD RUU Minerba maka diwakili oleh Parlindungan Sitinjak.  

Team Leader  EITI Indonesia (Edi Effendi Tedjakusuma, Ph.D)  menyampaikan beberapa poin utama yaitu tujuan utama  EITI  adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong terjadinya diskusi publik, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Industri Ekstraktif. Dalam workshop ini disampaikan pula bahwa ada beberapa  hal baru dalam standar  EITI tahun 2019 yaitu adanya poin environment reporting, gender balance, trades by State-owned enterprises, contract  transparency dan project –level reporting. Dalam paparannya Edi Tedjakusuma yang pernah menjabat sebagai salah satu deputi di BAPPENAS, menyampaikan tingkat kepatuhan dari perusahaan pertambangan dalam laporan rekonsiliasi EITI yang masih rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh banyaknya jumlah IUPK yang berkisar lebih dari 1000 perusahaan. Dalam laporan EITI di 2016, terdapat perbaikan-perbaikan dalam tata kelola di industri pertambangan minerba. Adapun materi presentasi lengkap yang disampaikan Sekretariat EITI Indonesia dapat di unduh melalui link berikut ini :  http://bit.ly/2ReqHDt 

Pemateri berikut dalam acara workshop ini adalah Parlindungan Sintinjak dari kantor Dirjen Minerba. Dalam paparannya Parlindungan Sintinjak menyampaikan  beberapa poin utama antara lain tentang identifikasi  permasalahan pengelolaan PNBP Minerba oleh BPK, KPK dan Bank Dunia dimana masih terjadi hal-hal berikut ini : masih lemahnya  pengawasan dan monitoring  pembayaran PNBP, penyusunan  rencana PNBP tidak menggunakan database yang  valid dan akurat, wajib bayar belum memahami menghitung kewajiban PNBP, terbatasnya  jumlah sumberdaya manusia, sistem pengelolaan PNBP tidak sesuai dengan best practice secara international dan pengelola  PNBP tidak memiliki  informasi lengkap tentang wajib bayar, jumlah kewajiban PNBP dan jatuh tempo pembayaran kewajiban PNBP.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Parlindungan Sintinjak bahwa  sesudah dilaksanakan e-PNBP  didapatkan beberapa kelebihan dan manfaat yaitu  PNBP Minerba akan terverifikasi secara tepat sesuai  dengan ketentuan perundangan yang berlaku, adanya 2 tahap pembayaran Royalti yaitu : provisional dan final, hasil pembayaran PNBP sesuai hasil perhitungan di ePNBP, telah ada fungsi verifikasi, dengan ePNBP  karena sudah dihitung dengan tepat maka kemungkinan kurang bayar dari hasil pemeriksaan (yang menjadi piutang) hampir tidak ada, dan verifikasi  atas seluruh transaksi  pembayaran PNBP Minerba.

Dalam workskhop tersebut beberapa peserta mengajukan usulan dan pertanyaan terkait kedua materi yaitu EITI dan digilitasi pembayaran PNBP. Terkait dengan EITI, Ratih Amri dari Mind ID menyampaikan usulan agar porsi dari pembayaran PNBP sektor minerba sedapat mungkin disalurkan untuk program/kegiatan terkait dengan pengembangan di sektor pertambangan atau dapat dipertimbangkan pemanfaatan dana tersebut untuk kepentingan pemupukan dana cadangan semacam “sovereign wealth fund” (SWF). Norway adalah salah satu negara penghasil migas yang sukses dalam dalam mengelola dana hasil industri ekstraktif ke SWF. Terkait hal tersebut, timlak EITI mengusulkan agar poin mengenai pengelolaan dana hasil industri ekstraktif untuk “SWF” dapat dikaji di Panja RUU Minerba. Timlak akan menyampaikan masukan terkait penyusunan RUU Minerba antara lain terkait aspek tata kelola dan transparansi.

Selain itu dalam sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan diajukan ke wakil DJMB mengenai penggunaan aplikasi yang masih dianggap belum sempurna sehingga beberapa pengguna mengalami telat bayar dan terkena denda. Menyikapi hal tersebut pihak DJMB berkomitmen untuk menyempurnakan sistem tersebut. Diharapkan di awal tahun 2020 sistem bisa lebih baik sehingga dapat menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pembayaran PNBP. Integrasi sistem aplikasi di DJMB seperti MODI, MOMS, e-PNBP dan MVP juga menjadi salah satu usulan yang disampaikan oleh peserta. Diharapkan penggunaan sistem-sistem tersebut dapat lebih memudahkan pengguna agar lebih efektif.

Materi lengkap yang disampaikan Minerba dapat di unduh melalui link berikut ini : http://bit.ly/2rTBDeR