TRIBUNNEWS.COM 15 Januari 2020 memberitakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengamini masih banyak penambangan ilegal di sekitar wilayah ibu kota baru.
Kedepan, Siti Nurbaya memastikan pemerintah akan menindak aktivitas tambang ilegal yang bisa merusak lingkungan demi menjaga kelestarian wilayah ibu kota baru.
"Kalau ilegal tidak boleh diterusin, apalagi di wilayah ibu kota negara," kata Siti Nurbaya usai rapat terbatas pemindahan ibu kota di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Siti menjelaskan aktivitas penambangan ilegal banyak terjadi di wilayah Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara lokasi pembangunan ibu kota baru RI.
Sedikitnya ada 6 tambang ilegal yang aktifitasnya marak di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan wilayah ibu kota baru.
Siti Nurbaya menuturkan aktivitas penambangan ilegal selama ini memang kerap dilakukan warga setempat.
Untuk itu, dia memastikan pemerintah akan mencari solusi agar warga setempat tetap memiliki mata pencaharian meski aktivitas penambangan ilegal berhenti.
Sampai saat ini, diungkap Siti Nurbaya setidaknya ada 1.350 lubang bekas tambang yang ada di wilayah ibu kota baru dan sekitarnya.
Para perusahaan yang melakukan penambangan, Siti menegaskan mereka memiliki kewajiban untuk menutup kembali lubang bekas tambang tersebut.
Dia berharap Kementerian ESDM serta pemerintah daerah setempat turun tangan memastikan lubang galian bekas tambang ditutup kembali demi kelestarian lingkungan.
Jokowi Ingin Transportasi Umum di Ibu Kota Baru Tanpa Pengemudi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta moda transportasi umum di kawasan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bersistem autonomous atau kendaraan tanpa pengemudi.
"Di ibu kota baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massa-nya akan menggunakan autonomous vehicle," ujar Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Karena itu, Jokowi mengingatkan desain kawasan ibu kota dapat mendukung transportasi umum maupun kendaraan pribadi bersistem autonomous vehicle.
"Kendaraan privatnya juga akan menggunakan autonomous car, sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya pak Menteri Perhubungan dan pak Menteri Riset berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan," ucap Jokowi.
"Karena infratruktur kalau kita betul-betul siap infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle," sambung Jokowi.
Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan, transportasi umum yang diinginkan Presiden adalah kendaraan masa depan, dimana nantinya tidak ada pengemudinya.
"Karenanya yang penting kita dua hal, satu kita membuat road map-nya apa dulu yang harus di buat. Setelah itu saya meminta Kementerian Perindustrian untuk mempermudah industri mobil electric," kata Budi Karya usai rapat bersama Presiden di Istana.
Menurutnya, tahap pertama nantinya diterapkan di bus yang berkoneksi antara Balikpapan ke lokasi ibu kota dan kedua kereta.
Setelah itu, dibangun moda raya terpadu atau MRT.
"Ya harapan kita 2024 (autonomous). Tapi seperti disampaikan Presiden, kita ini fleksibel, pencapaian-pencapaian itu fleksibel. Bisa saja 2024 kita harapkan, tapi bisa mungkin karena pertimbangan tertentu dibutuhkan waktu lagi," kata Budi.
Undang investor dunia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang investor seluruh dunia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Di ibu kota negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik," kata Jokowi dalam keterangan Biro Pers Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Dalam forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Jokowi menyebut ibu kota negara Indonesia nanti menjadi kota berteknologi muktakhir.
Selain itu, IKN juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, dan ramah lingkungan, serta menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya.
“Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, akan ada sekitar 6 juta sampai 7 juta orang yang akan pindah ke IKN.
“Kita tidak ingin hanya membangun ibukota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.
Menurutnya, pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia,
“Di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kami namakan Indonesia sentris,” ucap Jokowi.
