Perubahan Pembayaran Royalti Batubara Sebagai Insentif

Perubahan Pembayaran Royalti Batubara Sebagai Insentif

Sebagaimana diketahui, Pandemi Covid-19 memukul hampir seluruh industri di tanah air termasuk sektor industri pertambangan batubara. Sejauh ini sebagian besar perusahaan anggota APBI masih beroperasi  dengan pembatasan; yaitu menerapkan protokol penghindaran penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja. Namun turunnya demand ekspor dan domestik yang ditandai dengan jatuhnya harga komoditas, perusahaan sudah mulai kesulitan mengelola arus kas sehingga berupaya keras agar paling tidak bisa bertahan (survive) dengan tetap melaksanakan kewajiban ke negara dan sedapat mungkin tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan. Salah satu beban yang dirasakan berat adalah pembayaran royalti yang mana harga patokan batubara (HPB) lebih besar dari harga jual aktual. Oleh karena itu, perubahan untuk sementara sistem pembayaran royalti batubara dalam masa Pandemi COVID-19 dapat menjadi semacam insentif bagi industri agar bisa bertahan.

Outlook pasar tidak menggembirakan

Dengan outlook di Kuartal-II yang kurang menggembirakan dan kemungkinan kondisi belum pulih kembali di Kuartal-III 2020, maka kami bermaksud menyampaikan usulan ke Pemerintah terkait dengan kewajiban pemenuhan royalti batubara bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

  1. Kondisi batubara global masih dalam keadaan kelebihan pasokan (oversupply) akibat turunnya permintaan (demand) secara drastis sehingga harga pasar komoditas batubara akan terus tertekan.

Seperti yang terefleksi di Harga Batubara Acuan (HBA) Mei 2020, Pandemi Covid-19 dampaknya sangat terasa di kuartal-II 2020 dimana HBA Mei 2020 merupakan rerata 4 indeks pembentuk HBA di bulan April 2020. Turunnya harga komoditas tersebut disebabkan karena kondisi pasar yang oversupply dimana kondisi tersebut sudah terjadi sejak 2019 sehingga trend penurunan harga terlihat sejak Mei 2019. Di tengah situasi Pandemi Covid-19, kondisi oversupply terutama terjadi di dua negara importir batubara terbesar yaitu Tiongkok dan India. Kelebihan pasokan di Tiongkok terjadi karena sejak pemerintah setempat menerapkan kebijakan lockdown di akhir Januari hingga secara bertahap dilonggarkan di pertengahan Maret 2020, pasokan batubara domestik di Tiongkok sangat terdampak. Oleh karena itu, Tiongkok di bulan Februari dan Maret tetap membuka pintu untuk impor batubara. Dengan mulai beropasinya perusahaan-perusahaan batubara di Tiongkok setelah pelonggaran lockdown, maka pasokan (supply) sudah tidak terkendala dan stockpile batubara merekapun sudah cukup banyak sehingga impor mulai berkurang drastis di April 2020 yang diperkirakan akan berlanjut di sisa kuartal-II 2020.

Sementara itu, permintaan batubara di India juga berkurang drastis akibat kebijakan pemerintah setempat yang menerapkan national lockdown yang masih belum dicabut saat ini. Akibatnya beberapa pelabuhan impor batubara setempat menyatakan kondisi force majeur. Selain itu, pemerintah India juga menginstruksikan agar PLTU setempat mengoptimalkan konsumsi batubara domestik.

Selain penurunan demand yang cukup drastis di Tiongkok dan India, permintaan dari beberapa negara importir batubara Indonesia lainnya juga terkoreksi seperti Korea, Taiwan, Jepang, Filipina dll. Bahkan beberapa analis memperkirakan demand global terkoreksi bisa mencapai lebih dari 70 juta ton dari proyeksi awal yang mana penurunan tersebut disebutkan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.

  1. Trend penurunan harga diperkirakan akan terus terjadi disepanjang tahun 2020 sehingga  berdampak signifikan terhadap berkurangnya profitabilitas perusahaan serta menyulitkan  perusahaan dalam mengelola arus kas karena harga jual actual batubara lebih rendah dari harga patokan batubara (HPB) yang menjadi dasar pembayaran royalti ke negara. 

Dengan outlook pasar global yang masih oversupply di sisa Kuartal-II 2020 dan diperkirakan masih berlanjut di awal Kuartal-III 2020, maka sulit untuk berharap harga akan rebound seperti.. (di awal tahun kah?) dalam beberapa bulan kedepan. Faktor yang dapat mendorong pulihnya harga tergantung sejauh mana negara-negara importir batubara mengatasi penyebaran Covid-19 yang diperkirakan masih akan terus menghantui dunia hingga tersedianya vaksin yang dapat dimanfaatkan secara global. Selain itu masih terdapat kekhawatiran adanya gelombang kedua serangan Covid-19 (2nd wave) di musim dingin nanti.

Adapun proyeksi harga dari ke-4 indeks pembentuk HBA masih mengkhawatirkan dan kurang mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya. HBA diperkirakan bisa terkoreksi di level di bawah $ 60/ton hingga beberapa bulan ke depan dimana level harga tersebut hampir menyamai level harga komoditas di masa tahun 2016. Sementara Harga Jual batubara FoB aktual sudah dibawah Harga Patokan Batubara (HPB) sehingga perusahaan dalam membayar PNBP iuran produksi terpaksa harus menutupi selisih HPB – Harga Jual Aktual. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga beberapa bulan kedepan atau sampai keadaan pulih kembali. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk membayar iuran produksi PNBP sebelum pengapalan.

  1. Kondisi harga yang terus menurun juga semakin menekan daya saing harga FoB batubara nasional ditengah persaingan pasar yang dalam kondisi oversupply dimana daya saing eksportir batubara nasional semakin sulit dengan tingginya beban tarif royalti dibandingkan dengan eksportir negara-negara pesaing.

Ditengah kondisi pasar yang oversupply, persaingan penjualan batubara juga semakin ketat terutama dengan negara-negara eksportir lainnya, seperti Australia, Rusia, Afrika Selatan, dan Kolombia. Meskipun batubara kita memeliki keunggulan dari segi kualitas yaitu umumnya di kadar 4200 GAR Kcal – 4500 GAR Kcal dengan kadar sulfur dan ash yang rendah serta keunggulan dari sisi freight cost karena lokasi yang strategis, namun dengan outlook pasar yang semakin melemah kondisi ini memukul profitabilitas ekspotir nasional. Tingginya tarif royalti, khususnya bagi pemegang PKP2B sebesar 13.5% sangatlah berpengaruh jika dibandingkan dengan produsen eksportir batubara di negara-negara pesaing kita seperti Australia misalnya.

Usulan perubahan peraturan

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka agar supaya perusahaan-perusahaan dapat bertahan di tengah situasi Pandemi Covid-19, kami mengusulkan agar Kementerian ESDM mempertimbangkan merevisi Keputusan Menteri ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanan Pengenaan, Pemungutan, Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara atau memberikan fasilitas bagi pelaku usaha sektor Pertambangan dalam masa Pandemi Covid-19 ini. Adapun poin ketentuan-ketentuan terkait yang perlu direvisi adalah sebagai berikut:

  • Lampiran III huruf C angka 13: Harga untuk perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB final agar menggunakan Harga Jual aktual sesuai kesepakatan (market price).
  • Lampiran III huruf C angka 1: Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/royalti atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara paling lambat 30 (tiga puluh hari) dirubah menjadi setelah komoditas tambang batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan batubara. Dalam hal perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan dapat mengajukan permohonan penundaan penyelesaian kewajiban iuran produksi/royalty kepada Pemerintah dengan melampirkan bukti-bukti yang valid selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak kewajiban iuran produksi/royalti terjadi

 

Usulan yang cukup beralasan

Dalam kondisi sulit ini tentu tarif royalti batubara khususnya bagi pemegang PKP2B sebesar 13.5% pasti akan dirasakan sangat berat, apalagi jika kita berbicara mengenai daya saing harga jual FOB batubara kita dibandingkan dengan negara lain seperti Australia misalnya. Namun, disisi lain kontribusi dari PNBP sub-sektor pertambangan batubara yang selama ini berkisar 75%-80% dari total PNBP di sektor pertambangan mineral dan batubara, masih sangat penting. Sehingga usulan pengurangan tarif royalti maupun penundaan pembayaran royalti, meskipun diusulkan jangka waktu sementara, akan semakin membebani penerimaan negara yang dalam keadaan sulit.

Oleh karena itu, usulan perubahan sementara sistem pembayaran royalti seperti yang diusulkan diatas rasanya masih cukup beralasan (reasonable) karena profitabilitas perusahaan pertambangan akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan, jika outlook pasar dan harga kedepannya jauh lebih buruk dari proyeksi, maka pemerintah bisa saja mempertimbangkan usulan pengurangan tarif royalti dan/atau penundaan sementara pembayaran royalti agar perusahaan bisa survive. Survival dari perusahaan pertambangan batubara sangat penting untuk menjaga ekspor penerimaan negara serta perekonomian di beberapa daerah. Selain itu, kelangsungan kerja dari para karyawan serta dukungan perusahaan terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang juga tidak kalah pentingnya.

---000---

Related Regular News: