Forum Group Discussion PPM di Sektor Mineral dan Batubara

APBI berkolaborasi dengan IMA, KADIN Indonesia dan APINDO menggelar Fokus Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Urgensi Pengaturan Kriteria Keberhasilan dan Baya Minimum Pelaksanaan Program PPM" (15/1). Agenda forum diskusi ini sendiri merupakan sebuah upaya untuk sama sama mencari pandangan dan masukan terkait kriteria dan formulasi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Sebelum UU Minerba No. 3 tahun 2020 disahkan ada 2 (dua) Peraturan Menteri yang mengatur tentang dasar pelaksanaan program PPM, yaitu Permen ESDM No. 25 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan MIneral dan Batubara. Ada pula 8 (delapan) kriteria keberhasilan PPM yang tertuang dalam Kepmen ESDM No. 1824 Tahun 2018 agar sedianya program dengan semangat tanggung jawab sosial ini bisa tepat sasaran yang pada ujungnya membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat sekitar, dalam hal ini khususnya masyarakat sekitar wilayah tambang. Tolak ukur keberhasilan program PPM sektor Minerba berdasarkan penjelasan pihak DJMB dapat diukur dari 5 aspek, yaitu 1) Konsistensi sesuai dengan rencana RI PPM dan RKAB, 2) Kelengkapan Data Pendukung, 3) Keterlibatan multipihak dari perencanaan sampai evaluasi program PPM, 4) Kemanfaatan di bidang ekonomi, sosial & lingkungan, dan 5) Keberlanjutan komitmen dan skema tindaklanjut dalam kebijakan internal dan kerjasama multipihak..

Lalu bagaimana dengan formulasi biaya program PPM? Tidak dipungkiri saat sesuatu yang berhubungan dengan angka ujungnya akan menjadi pertanyaan, kami yakin pemerintah pun mencari win-win solution untuk keberhasilan program PPM dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, di penghujung pekan ini APBI, IMA, APINDO dan KADIN bersama membahas isu ini yang semoga bisa mendapatkan berbagai pandangan dan titik temu dalam keberhasilan program PPM sektor minerba ini.

Imam Bustam yang merupakan perwakilan DJMB mengatakan bahwa perlu untuk tetap menetapkan besaran persentase biaya PPM yang dikeluarkan perusahaan. Sejak 2019 pemerintah mengkaji dari banyak aspek, meskipun menyadari bahwa akan terdapat penolakan dari perusahaan. Namun, adanya UU Minerba yang memandatkan Menteri untuk mengatur besaran biaya dalam program PPM menjadi landasan hukum. Intinya DJMB juga berupaya agar pelaksanaan PPM dengan 8 pilar yang sudah dijabarkan dalam aturan sebelumnya dapat dijalankan. Besaran yang dikeluarkan perusahaan juga harus dituangkan dalam RKAB sebagai komitmen dan acuan.

Praktisi CSR dari Social Investment Indonesia yaitu Fajar Kurniawan mengingatkan kembali tentang fungsi tanggung jawab sosial perusahaan. Adanya ISO 26000 sebenarnya sudah dapat menjadi acuan. Sekali lagi dengan sifat voulantary yang harus dijaga. Artinya besaran tertentu yang harus dikeluarkan perusahaan belum tentu akan berdampak pada keberhasilan suatu program. Di luar peraturan dari ESDM, banyak key driver yang mendorong perkembangan atas pelaksanaan PPM, di antaranya: PROPER KLHK, tuntutan dari pemangku kepentingan (lender, shareholder, NGOs, masyarakat), tuntutan integrasi ke SDGs, kebijakan keuangan berkelanjutan (sustainable finance), dan lainnya.

Adanya penekanan kewajiban melakukan pemetaan sosial (social mapping) sebagai prasyarat dalam penyusunan Rencana Induk PPM, serta kewajiban menyusun Rencana Induk PPM patut mendapatkan apresiasi agar PPM memberikan dampak yang maksimal bagi penerima manfaat program. Kemudian, adanya kewajiban bagi daerah/provinsi untuk menyusun Cetak Biru PPM juga patut mendapatkan apreasi agar pelaksanaan PPM sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Dari pihak akademisi yang diwakili oleh Ambar Kusumandari dari Universitas UGM. Beliau menyatakan perlu penetapan persentase biaya yang dikeluarkan. Untuk PPM mungkin cukup 1%. Akademisi UGM ini melihat bahwa dampak yang ditimbulkan kegiatan masyarakat wilayah tambang ada kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Namun, menyadari pula bahwa perusahaan di bidang pertambangan sebenarnya sudah dibebankan pada kewajiban yang berlapis seperti misalnya para pemegang IPPKH yang harus pula memiliki tanggung jawab dalam Rehab DAS.

Dalam sesi panel diskusi menghadirkan Shiddarta Moersjid (Ketua Komtap Bidang Tanggung Jawab Sosial, Kadin), Muliawan Margadana (Ketua Subkomite MInerba, APINDO), Cahyo Suryanto (Diretur Utama Grahatma Semesta), Ignatius Wurwanto (APBI) dan Louise Pessireon (IMA). Pada dasarnya mengarahkan agar tolak ukur keberhasilan program lebih dikedepankan. Program PPM dengan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam penyusunan cetak biru harusnya difokuskan pada tingkat keberhasilan dan kelanjutan untuk masyarakat sekitar.

Adapula masukan dari Ignatius Wurwanto tentang pentingnya menilai lebih dalam tentang aspek sosial dalam feasibility study (FS). Jika dokumen FS disusun dengan baik maka rencana termasuk anggaran dan pengembangan program program PPM perusahaan sudah bisa terukur, termasuk anggarannya.

Muliawan Margadana berpendapat bahwa peraturan PPM perlu mengandung unsur antara lain: Mendorong dialog dan kerja sama yang lebih erat dengan para pemangku kepentingan, Mengoptimalkan sumber daya lokal agar ada peningkatan livelihood, Memperjelas pembagian tugas antara swasta dan pemerintah dalam Pengembangan Masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih, Menghindari terjadinya gratifikasi serta Anggaran yang dialokasikan minimum sesuai dengan yang RKAB.

Yang paling penting pula untuk menyusun perencanaan dengan melihat kebutuhan masyarakat sekitar. local wisdom dengan pelibatan masyarakat sekitar akan membuat pelaksanaan program PPM terarah. Sebab jika mengacu pada besarnya biaya yang dipatok justru akan timbul kekhawatiran lain jika dana tersebut justru tidak tepat penggunaannya. 

Kemudian dari diskusi dengan peserta ada beberapa pandangan dan masukan, sebaiknya program PPM tidak berlandaskan pada Project Oriented dan Budget Based, namun lebih kepada Objective dan Result Oriented sebagai solusi permasalahan yang muncul di dalam Needs Assestment. Fajar Kurniawan dari Social Investement sependapat dengan hal ini agar lebih ideal dalam proses perumusan program PPM.

Masukan lainnya, agar perlunya panduan teknis yang standard dan disepakati sebagai acuan untuk penyusunan rencana strategis yang baik dan terukur, panduan teknis pelaksanaan program dan panduan teknis pengawasan dan evaluasi program. Sehingga pada saat penerapan 5 kriteria dan 23 indikator sebagaimana yang ditentukan KESDM akan sama perlakuan dan pengukurannya bagi semua pelaksana teknis di lapangan.

Bagi perusahaan di masa pandemi seperti sekarang ini adanya kewajiban pembiayaan berpotensi memberatkan, termasuk dari segi investasi. Tidak berarti pula bahwa perusahaan enggan untuk mengeluarkan biaya, sebab tanggung jawab sosial saat ini juga menjadi wajah perusahaan. Investor yang akan berinvestasi di perusahaan tertentu pastinya juga melihat aspek tanggung jawab sosial sebagai cerminan dari perusahaan itu sendiri.

Related Regular News: