Presiden AS Joe Biden menandatangani serangkaian tindakan eksekutif baru guna memerangi perubahan iklim. Perintah itu membalik kebijakan Donald Trump yang berusaha memaksimalkan produksi minyak, gas dan batu bara dengan menghapus kebijakan pro lingkungan.
Salah satu yang dilakukan presiden ke-46 AS itu adalah menghentikan (moratorium) kontrak migas baru di wilayah darat dan perairan AS. Ia juga memotong subsidi bahan bakar fosil.
Mantan wakil presiden era Barrack Obama itu juga mengarahkan para pejabat untuk membuat banyak wilayah konservasi. Serta membuat layanan khusus untuk kelompok yang terdampak polusi udara dan air.
Melansir Reuters, Biden meluncurkan "pendekatan seluruh-pemerintah" untuk menempatkan masalah perubahan iklim sebagai aturan domestik AS, keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Ia berjanji membangun infrasturktur baru dan menciptakan jutaan lapangan kerja dengan gaji yang baik.
"Menurut saya, kita sudah menunggu terlalu lama untuk menangani krisis iklim ini," kata Biden pada upacara Gedung Putih dikutip Kamis (28/1/2021).
"Ini adalah kasus di mana hati nurani dan kenyamanan beririsan. Di mana (kita) menghadapi ancaman eksistensial terhadap planet ini tapi harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran kita sebagai hal yang satu dan sama. Ketika saya memikirkan perubahan iklim dan jawabannya, saya memikirkan pekerjaan," jelasnya lagi.
Sementara itu, utusan iklim AS John Kerry mengatakan negeri itu akan mengumumkan target terbaru pengurangan emisi pada 2030 di pertemuan iklim internasional 22 April. Pertemuan itu diadakan Biden langsung.
Pekan lalu, Biden mengumumkan bergabung kembali dengan Perjanjian Paris. Hal ini sebelumnya diabaikan Trump.Sebelumnya fokus Biden ini telah mengecewakan banyak perusahaan migas besar AS.
Mereka berpendapat presiden baru itu akan merugikan jutaan pekerjaan dan miliar dolar pendapatan AS yang saat ini terpukul karena pandemi Covid-19.
Ini juga menuai kritik dari beberapa negara bagian yang bergantung pada pendapatan pengeboran. Yakni negara bagian di belah barat AS, termasuk aktivitas pengeboran lepas pantai yang sebagian besar terletak di Teluk Meksiko, yang jika digabungkan bisa menghasilkan seperempat pasokan migas AS.
Sementara itu, Biden juga meminta lembaga federal untuk menghapus subsidi bahan bakar fosil. Namun belum jelas subsidi mana yang akan dicabut berdasarkan perintah itu.
Di AS, banyak keringanan pajak untuk industri harus disetujui Kongres terlebih dahulu. Pastinya, Biden berujar akan meminta Kongres mengakhiri US$ 40 miliar subsidi melalui UU.
Ia mengatakan tujuannya adalah untuk mencapai sektor energi listrik sepenuhnya tanpa polusi karbon pada tahun 2035. Dia juga berjanji untuk membantu merevitalisasi ekonomi masyarakat batubara, migas, dan pembangkit listrik.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Perusahaan Energi Hess Corp di AS mengatakan pemerintahan Biden harus mengingat dampak tindakan iklimnya terhadap pekerjaan dan keamanan energi. Hal senada juga dikatakan CEO Abraxas Petroleum Corp, Bob Watson, yang melihat tindakan Biden tak akan membantu pemulihan ekonomi AS.
Senator Republik John Barrasso dari Wyoming, negara bagian yang bergantung pada batu bara, minyak dan gas, mengatakan pelarangan energi fosil tak akan membantu apapun untuk mengatasi perubahan iklim. Produsen energi, kata dia, akan mencari pasar lain.
"Produsen akan pergi ke tempat lain, kemungkinan besar ke luar negara bagian (AS) atau luar negeri," katanya.
Meski begitu, para pemerhati lingkungan menyambut langkah Biden sebagai tindakan yang berani. Mereka menyebut Biden serius memulihkan kepemimpinan AS soal solusi iklim.
