RDPU PANJA PPN KOMISI VII DPR-RI DENGAN APBI-ICMA

Pada tanggal 24 Januari 2022, APBI menghadiri Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Peningkatan Penerimaan Negara (Panja PPN) Komisi VII. Selain APBI, Panja PPN juga mengundang KADIN Indonesia. Acara RDPU yang bersifat tertutup tersebut dipimpin oleh Maman Abdurrahman Ketua Panja PPN yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar. Selain itu hadir juga Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Panja PPN yang juga Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Nasdem, Donny Oeken (Wakil Ketua Panja PPN dari F-PDIP).

Ketua KADIN Arsjad Rasjid juga hadir didampingi Mardani Maming (WKU Energi dan Sumber Daya Mineral). Sedangkan wakil dari APBI adalah Haryanto Damanik (Sekjen), Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif), Ezra Sibarani (Ketua Komite Hukum), Muliawan Margadana (Komite Good Mining Practice), Ardi Tusiam (Komite Pajak), dan Haryadi (Komite Good Mining Practice) serta tim sekretariat.

Maksud dan tujuan dari RDPU tersebut  agar pihak Panja PPN Komisi VII adalah mendapatkan masukan secara komprehensif dari pelaku usaha mengenai potensi peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan batubara. Rencana pembentukan Panja PPN awalnya sudah disampaikan oleh pihak Komisi VII pada saat kunjungan kerja ke Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur di tanggal 20 Desember 2021 yang lalu yang juga dihadiri oleh tim dari APBI.

APBI menyampaikan paparan dan pandangan terkait pelaksanaan kewajiban pasokan batubara dalam negeri, kondisi sektor pertambangan yang terus terbebani dengan semakin meningkatnya kewajiban pajak dan PNBP, dll. APBI juga memaparkan poin poin perbaikan pelaksanaan DMO seperti yang sudah disampaikan dalam RDPU dengan Komisi VI DPR-RI 19 Januari 2022 yang lalu. KADIN memberikan beberapa rekomendasi terkait perbaikan pelaksanaan DMO batubara, seperti perlunya dibentuk suatu entitas khusus yang akan menangani skema DMO yang fair bagi seluruh pelaku usaha, tidak merugikan PLN, serta memberi keuntungan bagi negara.  

Beberapa hal yang dibahas dalam RDPU Panja PPN dengan KADIN dan APBI akan disampaikan ke pleno Komisi VII untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya pihak Panja PPN akan membahas poin-poin diskusi dalam RDPU tersebut nantinya dalam Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM. Kedepannya KADIN dan APBI akan diundang lagi dalam RDPU untuk pendalaman beberapa hal yang nanti akan menjadi rekomendasi dari pihak Panja PPN.

Related Regular News: