RESMI, PEMERINTAH LUNCURKAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA (SIMBARA)

Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara atau dikenal SIMBARA (8/3). Kehadiran SIMBARA sebagai upaya untuk integrasi data end-to-end. Dengan demikian, ada penguatan pemenuhan DMO batubara dan pengawasan yang lebih baik untuk perusahaan yang tidak patuh. Selain itu, pencegahan kerugian negara juga dapat dilakukan.

Dalam sambutannya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan sistem tersebut bertujuan untuk merapikan alur produksi dan penjualan minerba. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban negara untuk mengelola kekayaan negara dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA). “Sistem ini mengintegrasikan proses, mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor, pengapalan dan devisa hasil ekspor,” ujar Sri Mulyani.

Integrasi data dilakukan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Di sisi lain, SIMBARA membuat alur produksi batu bara hingga penjualan menjadi lebih efektif.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif pun mengatakan bahwa SIMBARA akan membantu pemerintah mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban domestic market obligation (DMO) batubara. Sistem ini juga mencegah kebocoran penerimaan negara dari praktik-praktik penjualan batubara ilegal.

“Sekaligus menertibkan perdagangan mineral dan batu bara ilegal, baik produsen maupun pedagang perantara yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara,” ujar Arifin Tasrif.

Nantinya, batubara yang diproduksi penambang hingga sampai ke penjual akan dapat dilacak melalui integrasi sistem ini. Untuk itu, PLN dan para pembeli pun juga akan ikut serta dalam integrasi ini demi memastikan asal-muasal batubara yang didapat.

Luhut Panjaitan, selaku Menko Kemaritiman dan Investasi pun dalam hal ini menyampaikan bahwa skema dari SIMBARA ini dapat memastikan akurasi dan transparansi data produksi guna mengamankan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian Validasi dan konsistensi data Laporan Hasil Verifikasi (LHV) lalu Laporan Surveyor (LS) juga perlu diperhatikan, serta pengawasan dan penertiban batubara illegal oleh pelaku usaha, baik produsen maupun pedagang perantara.

Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia dalam sambutannya mengapresiasi Kementerian/Lembaga yang sudah mewujudkan sistem integrasi ini untuk penguatan sistem tata kelola minerba dari hulu ke hilir. Dari sisi Bank Indonesia adanya sistem ini untuk memantau kondisi neraca perdagangan serta dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi makro, eksternal maupun moneter. Bank Indonesia akan berkontribusi untuk mengupdate dana hasil ekspor (DHE) serta pengaliran dana DHE. Harapannya kedepan penggunaan sistem integrasi dalam diperluas ke berbagai sektor.

Dengan integrasi SIMBARA merupakan wujud keseriusan dalam melaksanakan orkestrasi pemberantasan korupsi. Menurut Firli Bahuri, Ketua KPK ada 4 poin penting dalam SIMBARA yaitu terciptanya ketaatan kewajiban DMO, upaya pencegahan atas transaksi jual beli minerba ilegal, penertiban perizinan yang memudahkan invetasi juga perusahaan serta penertiban pelabuhan.

Related Regular News: