Kompromi Tarif Royalti Industri Pertambangan Batubara Indonesia

Oleh: Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif APBI-ICMA)

 

Rencana Pemerintah yang akan menaikkan tarif royalti kemudian menarik perhatian publik. Dari perspektif Pemerintah, semakin tinggi tarif royalti tentu akan menambah pundi-pundi penerimaan negara yang sangat diharapkan apalagi ditengah kondisi prekonomian yang lagi sulit. Di sisi lain, penambang berharap kenaikan tarif royalti perlu mempertimbangkan beban usaha dan outlook harga komoditas untuk jangka panjang. Oleh karena itu, tarif royalti yang baru perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif.

 

Kenaikan Tarif royalti

Industri pertambangan batubara sejauh ini, bahkan bisa 1 hingga 2 dekade kedepan berperan penting dalam mendukung perekonomian dan ketahanan energi nasional. Kenaikan harga komoditas batubara, ditengah kondisi resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 menjadi berkah bagi perekonomian nasional. Peningkatan penerimaan negara melalui pajak dan PNBP berkontribusi tidak kecil dalam pemulihan ekonomi nasional dimana target PNBP untuk sektor minerba sehingga realisasi penerimaan negara sektor minerba sebesar Rp.75,16 triliun atau 192% dari target Rp.39,1 triliun.

Di tahun 2021 kenaikan kontribusi PNBP subsektor batubara didorong oleh tingginya harga komoditas, dimana rerata HBA di 2021 sekitar $ 121,47/ton. Diperkirakan harga komoditas di semester pertama tahun ini masih akan menguat disebabkan oleh situasi geopolitik konflik Rusia vs Ukraina. Sejauh ini rerata HBA periode Januari - Maret 2022 sebesar $ 183,52 vs $ 82, 70 periode sama (YoY) di 2021. Dengan asumsi seperti itu, rerata HBA di 2022 bisa saja akan lebih tinggi dibandingkan 2021 sehingga target penerimaan negara yang ditetapkan Rp.42,36 triliun, dengan tarif royalti yang berlaku saat ini bagi pemegang IUP dan IUPK-OP, kemungkinan besar akan jauh terlampaui.

Untuk lebih mendorong peningkatan penerimaan negara Pemerintah sedang memfinalisasi 2 rancangan peraturan pemerintah (RPP). Pertama adalah RPP Perlakuan Perpajakan Untuk Pertambangan Batubara yang antara lain mengatur tarif royalti bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) eks pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Bagi pemegang PKP2B, berlaku tarif royalti tunggal yaitu 13.5%. Kedua PP No. 91/2018 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku di Kementerian ESDM yang menetapkan tarif royalti bagi pemegang IUP. Saat ini tarif royalti pemegang IUP tambang terbuka sebesar 3%, 5%, dan 7% sesuai dengan kalorinya.

Proses penyusunan RPP ini terhitung cukup panjang, dimana RPP Perlakuan Perpajakan awalnya dibahas oleh Pemerintah dan pelaku usaha di pertengahan 2018. Adapun wacana revisi PP No. 91/2018 juga tahapan awalnya dibahas di tahun 2019. Melalui diskusi yang intensif dengan pelaku usaha, Pemerintah sepakat untuk mengenakan tarif royalti secara progresif (tarif dikenakan pada level harga tertentu) bagi pemegang IUPK-OPK. Sedangkan tarif royalti bagi pemegang IUP, aka nada perubahan rentang kalori untuk penerapan tarif royalti yang tarifnya akan dinaikkan.

Dari perspektif Pemerintah tentu kenaikan tarif royalti diyakini akan meningkatkan  penerimaan negara, yang mana selama beberapa tahun terakhir ini kontribusi PNBP (royalti iuran produksi) dari subsektor batubara terhadap PNBP sektor minerba direntang 75%-85%. Di subsektor batubara sendiri, sekitar 80% atau lebih PNBP dikontribusikan oleh pemegang PKP2B. Mengenai perspektif pelaku usaha terhadap rencana kenaikan tarif royalti, pada prinsipnya penambang memahami keinginan peningkatan penerimaan negara sehingga tidak keberatan jika tarif royalti akan dinaikkan. Namun, besaran tarif hendaknya memperhitungkan beban kewajiban dari pelaku usaha.

Dalam proses pembahasan antara Pemerintah dan pelaku usaha, simulasi perhitungan tarif ,dengan menggunakan berbagai asumsi termasuk asumsi harga komoditas serta beban perpajakan lainnya, tarif royalti pemegang IUPK-OP yang diusulkan pelaku usaha akan memberikan kenaikan penerimaan negara. Bagi pelaku usaha, usulan kenaikan tarif yang diajukan ke Pemerintah dianggap dapat memenuhi amanat dari UU Minerba dimana dalam hal perpanjangan PKP2B (dalam bentuk IUPK-OP), bagian negara atas kewajiban pajak & PNBP haruslah lebih besar. Akan tetapi besaran kenaikan penerimaan negara dengan asumsi kenaikan tarif yang diusulkan pelaku usaha kemungkinan dianggap lebih kecil dari yang diharapkan oleh Pemerintah.

Penetapan tarif royalti merupakan kewenangan Pemerintah dengan berbagai pertimbangan terutama untuk jangka pendek kepentingan penerimaan negara yang sedang tertekan apalagi dengan melejitnya harga migas. Namun, kepentingan usaha jangka panjang juga perlu jadi bahan pertimbangan. Tarif royalti yang tinggi dalam jangka pendek akan lebih melambungkan penerimaan negara ditengah tren penguatan harga yang tidak normal yang sangat rentan dengan dinamika geopolitik. Akan tetapi untuk jangka panjang, dimana diperkirakan harga komoditas akan tertekan seiring tekanan isu perubahan iklim, tarif royalti yang tinggi akan berpengaruh terhadap daya saing produk batubara nasional dan juga akan sangat menentukan kelangsungan usaha para penambang.

Oleh karena itu, langkah kompromi patut dipertimbangan dimana peningkatan penerimaan negara yang masih memungkinkan perusahaan untuk tetap bertahan (survive) disaat harga komoditas sedang anjlok. Jika tarif royalti untuk ekspor ditetapkan terlalu tinggi akan semakin membebani perusahaan karena biaya produksi semakin meningkat. Peningkatan biay produksi disebabkan kondisi tambang semakin tua dan juga naiknya beban kewajiban pajak lainnya serta biaya bahan bakar dan lain-lain. Dalam kondisi biaya operasi lebih tinggi dibandingkan harga jual (seperti yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya), perusahaan  cenderung menurunkan atau bahkan menghentikan produksi. Selain itu cadangan batubara nasional juga akan terpengaruh sehingga bisa berdampak terhadap ketahanan energi nasional.

Penulis yakin para penambang yang juga adalah kontraktor Pemerintah mendukung upaya pemerintah dalam optimalisasi penerimaan negara khususnya dari pembayaran royalti bagi pemegang IUPK-OP dan IUP. Namun tentu akan lebih bijaksana kalau Pemerintah dalam membuat kebijakan fiskal termasuk royalti melihat secara holistik dan komprehensif, bukan hanya penerimaan pajak/PNBP semata, tapi juga kontribusi lain seperti devisa ekspor, lapangan kerja, pengembangan wilayah di daerah dan ketahanan pasokan batu bara di masa datang.

Related Regular News: