DARI FGD INDEF - KEEKONOMIAN GASIFIKASI BATUBARA : PERLU DUKUNGAN INSENTIF

Institute for Economic Development and Finance (INDEF), sebuah lembaga think-tank ekonomi yang berpengaruh, menggagas sebuah acara Diskusi Publik dengan tema Keekonomian Gasifikasi Batubara. Acara yang diselenggarakan pada Kamis 7 April 2022 secara daring melalui platform zoom diikuti oleh lebih dari 200 orang peserta dari berbagai kalangan. Dari Pemerintah hadir peserta di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Maritim & Investasi, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ada 4 orang pembicara yang diundang, termasuk Hendra Sinadia mewakili APBI yang membawakan materi yang diminta INDEF yaitu “Dampak Gasifikasi Batubara Terhadap Performa Industri Pertambangan Batubara”. Satya Yudha partisipasi mewakili Dewan Energi Nasional (DEN). Sementara Dr. Lana Saria Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM mewakili Dirjen Minerba. Sedangkan Direktur INDEF Dr. Tauhid Ahmad membawakan hasil kajian “Keekonomian Gasifikasi Batubara”. Selain empat pemateri tersebut, INDEF juga mengundang beberapa peserta aktif, seperti antara lain seperti Marwan Batubara, Andri Prasetyo (Trend Asia), Frans Kesuma (ASPINDO), Rizal Kasli (PERHAPI), Tata Mutasya (Greenpeace).

Dr. Lana Saria dalam paparannya mengenai Kebijakan Batubara Nasional menyampaikan dukungan Pemerintah terhadap pengembangan gasifikasi batubara yang telah dituangkan di UU No. 3 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, serta PP No. 96/2021. Arah kebijakan nasional terkait dengan pengembangan gasifikasi batubara didorong untuk memanfaatkan potensi cadangan batubara kalori rendah yang mana Indonesia memiliki banyak cadangan batubara subbituminous dan lignite. Pembangunan proyek gasifikasi yang sedang dilaksanakan oleh PT Bukit Asam  (PTBA) diharapkan dapat beroperasi di 2024 dan dapat menimalkan beban defisit impor LPG melalui produk dimethyl eter (DME) yang dihasilkan oleh PTBA. Selain itu Pemerintah juga sudah menetapkan 2 (dua) Kawasan industri pengembangan gasifikasi batubara sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu yang berlokasi di Muara Enim Sumatera Selatan yang akan dikelola oleh PTBA dan di Bengalon yang akan dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Dari pihak DEN, Satya Yudha mendukung pengembangan gasifikasi sebagai salah satu inisiatif untuk mengurangi emisi karbon. Namun volatilitas harga komoditas serta teknologi yang mahal perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk memberikan insentif. Investasi gasifikasi yang bersifat jangka panjang sangat rentan dengan perubahan kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap keekonomian. APBI juga sependapat bahwa insentif fiscal dan non-fiscal secara konsisten menjadi salah satu prasyarat agar proyek gasifikasi batubara bisa mencapai keekonomian. APBI mengapresiasi telah dikeluarkannya beberapa inisiatif dukungan Pemerintah, seperti antara lain tarif royalti 0% yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja serta jaminan perpanjangan kontrak/izin seperti yang diatur dalam UU Mineral dan Batubara. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu dukungan, termasuk dukungan Pemerintah dalam mendapatkan “off-taker”. Selain itu, karakteristik masing-masing tambang juga sangat berbeda sehingga faktor keekonomian menjadi aspek yang terpenting. Teknologi yang masih mahal dan juga sulitnya akses pendanaan merupakan kendala yang sangat berpengaruh.

Hasil kajian INDEF yang disampaikan oleh Dr. Taufid Ahmad menegaskan bahwa kelayakan gasifikasi batubara bergantung pada level harga keekonomian dari batubara dan produk DME itu sendiri. “Ditemukan bahwa harga keekonomian batubara sebesar US$ 25/ton dan DME sebesar $ 0,6/kg menjadi penentu gasifikasi batubara dapat dilaksanakan di Indonesia”, ungkap Ahmad. Ahmad melanjutkan, jika harga batubara melampaui besar US$ 25/ton maka proyek gasifikasi dapat dikategorikan problematik atau bahkan tidak layak. Menurutnya, jika merujuk pada harga komoditas saat ini harga batubara berada di level yang sangat tinggi. Kenaikan harga yang terjadi saat ini dinilai tidak berpotensi merangsang perkembangan proyek gasifikasi. Ahmad menyebut, sejumlah insentif memang diperlukan demi mendorong proyek gasifikasi. “Memang inisiatif-inisiatif untuk pengembangan gasifikasi batubara sebenarnya sudah ada perkembangan dari sisi regulasi, namun memang implementasi yang kami kira masih perlu penegasan, “kata Ahmad.

Related Regular News: