Transisi energi menjadi isu global yang menjadi tekanan untuk mendorong energi terbarukan. Pembangunan rendah karbon yang memasukkan prinsip ekonomi hijau menjadi salah satu landasan yang dicanangkan selain untuk memenuhi target NDC pada tahun 2030, namun juga sebagai cita-cita bangsa menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045. Namun, transisi energi jika tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan dampak lain yang perlu diantisipasi terutama dampak sosial dan ekonomi terkait adanya potensi hilangnya beberapa sektor pekerjaan yang tergantikan dengan peluang pekerjaan lain yang lebih ramah lingkungan. Pekerjaan hijau memiliki potensi untuk menjadi salah satu cara untuk mendorong pembangunan ekonomi rendah karbon di Indonesia.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (FGD) terkait studi ini dengan judul “Implikasi phase out batubara terhadap tenaga kerja dan transformasi ekonomi di daerah penghasil batubara” secara hybrid pada Rabu (06/07).
Agenda ini diisi oleh Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif IESR, Julius Christian Aditama dan Ronald Julion Suryadi selaku penulis dari “Penelitian Implikasi Phase-out Batubara Terhadap Tenaga Kerja dan Transformasi Ekonomi di Daerah Penghasil Batubara di Indonesia”, Anggi Putri selaku Koordinator Pembangunan Rendah Karbon Bappenas, Nikasi Ginting selaku Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi, dan Bambang Cahyono selaku Direktur Eksekutif ASPINDO. Selain itu juga turut hadir dan berpartisipasi aktif Direktur Eksekutif APBI-ICMA, Hendra Sinadia.
Pada sambutannya, Fabby menyampaikan harapan untuk isu keberlanjutan bagi ketenagakerjaan pada industri tambang batubara menjadi perhatian pemerintah karena perlu adanya dukungan dalam proses transformasi ekonomi. Ia juga menyampaikan harapan agar agenda diskusi hari ini dapat memperkaya laporan yang akan disiapkan oleh IESR agar dapat melengkapi rencana transisi energi di Indonesia.
Diskusi ini membahas terkait dampak dari aksi iklim dan komitmen yang dibuat oleh berbagai negara yang juga akan berdampak pada pekerja baik secara nasional maupun regional juga ekonomi di daerah penghasil batubara, mengingat harga batubara yang sedang melambung akibat dampak dari invasi Rusia terhadap Ukraina yang dinilai hanya bersifat sementara mengingat adanya target net-zero carbon pada tahun 2050, dengan harapan adanya perubahan struktur ekonomi dalam jangka panjang dan menjadi dorongan untuk timbulnya ekonomi-ekonomi yang baru.
Hendra selaku Direktur Eksekutif APBI-ICMA menyampaikan terlepas dari segala road map yang sudah dirancang oleh pemerintah untuk pemetaan kelangsungan perusahaan tambang untuk mencapai net-zero emission maupun RUPTL PLN, harus memperhatikan dari segala macam aspek salah satunya dari aspek cadangan batubara perusahaan untuk di tahun-tahun mendatang sesuai dengan izin yang berlaku. Ia juga menyampaikan poin penting dari penyusunan road map perusahaan tambang batubara adalah bagaimana perusahaan sudah menyiapkan rencana dari keberlanjutan perusahaan terhadap tenaga kerja yang dimiliki maupun dari aspek bisnis yang sudah mulai beralih menjadi energi yang lebih bersih seiring dengan berjalannya transisi energi.
Related Regular News:
.png)
