MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH PENGHASIL TAMBANG DAN MIGAS

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU HKPD memungkinkan daerah untuk mengelola dana abadi. Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD) ini mempunyai kapasitas fiskal tinggi dengan pemenuhan kualitas layanan publiknya relatif baik. Mengupas terkait DAD ini, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) mengadakan dialog antar stakeholder.

Dialog ini mengulas tentang bagaimana pengelolaan serta pemanfaatan DAD untuk Pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Acara yang berlangsung secara daring (19/7) tersebut dipimpin oleh Ego Syahrial selaku Sekretaris Jenderal ESDM sekaligus Ketua Forum Multi Stakeholders Group (MSG). UU HKPD sendiri memiliki 4 pilar utama, yaitu pengembangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan meminimalkan ketimpangan, pengembangan sistem pajak daerah, peningkatan kualitas belanja dan harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui dialog yang dihadiri oleh pejabat lintas kementerian, perwakilan masyarakat sipil, asosiasi serta perwakilan dari Bank Dunia ini bertujuan untuk mengawal implementasi UU HKPD, khususnya DAD dan pengelolaan pendapatan yang terkait dengan produksi migas atau tambang oleh daerah penghasil agar transparan dan akuntabel sehingga bermanfaat untuk membangun ekonomi berkelanjutan dan kemandirian daerah penghasil.

Ego Syahrial menyampaikan bahwa daerah yang memperoleh peningkatan penerimaan imbas dari kenaikan harga komoditas yang ditempatkan dalam wadah dana abadi daerah, tidak serta merta harus dihabiskan untuk belanja daerah. “Pengalokasian dana abadi dapat menjadi opsi bagi kebermanfaatan lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas termasuk dalam rangka menjaga ketahanan energi pada masa mendatang” ujar Ego Syahrial.

Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha berpendapat bahwa dengan adanya dana abadi merupakan upaya strategis negara untuk mengkonversi manfaat sumber daya alam (SDA) yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan menjadi manfaat lain untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam tidak terbarukan yang melimpah dan beragam seperti migas, batubara dan mineral yang bisa habis diekstraksi untuk mendukung perekonomian nasional dan regional.

Sementara dari pihak Kemenkeu yang diwakili oleh Adriyanto selaku Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kembali menegaskan arti dasar dari Dana Abadi Daerah tersebut. Sesuai dengan pasal 1 angka 83 pada UU HKPD menyebutkan bahwa (DAD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

Dalam paparannya Ia pun memberikan gambaran tentang peran Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pendapatan APBD dan persentase penduduk miskin pada daerah penghasil dan non penghasil tambang.

Porsi DBH terhadap Pendapatan APBD pada Daerah Penghasil tambang tahun 2018- 2021 rata-rata mencapai 9,50%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan porsi DBH terhadap pendapatan APBD pada daerah Non Penghasil yang hanya mencapai 4,44%. Sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin pada periode yang sama untuk daerah penghasil sebesar 11,50%, atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin di daerah non penghasil yang mencapai 13,00%.

Sehingga Adriyanto menilai bahwa pembentukan dana abadi dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah, khususnya bagi daerah penghasil DBH SDA, dimana sumber pendapatan dari kegiatan ekstraksi SDA perlu diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan penjagaan lingkungan.

Pemerintah daerah perlu untuk menyiapkan diri dalam pembentukan dana abadi terutama dalam melakukan identifikasi prioritas dan kebutuhan daerah untuk menentukan tujuan pembentukan dana abadi daerah. Dan yang terpenting ialah pengelolaan dana abadi ini perlu dilakukan dengan penuh integritas, profesional dan penuh kehati-hatian agar dapat memberikan manfaat jangka menengah dan panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Harapannya, pengelolaan dana dilakukan oleh badan independen yang dibentuk Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Energi dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 2017 tentang Rancangan Umum Energi Nasional yang dikelola secara terarah, bertanggung jawab dan transparan. APBI sebagai bagian dari MSG EITI Indonesia aktif partisipasi dalam kegiatan-kegiatan EITI untuk memahami isu-isu yang berkembang di stakeholder.

Related Regular News: