PROBLEM RIIL DALAM PENYUSUNAN AMDAL, PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PERSETUJUAN TEKNIS

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 (“PP 22/2021”) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan saat ini banyak timbul permasalahan karena lambatnya proses birokrasi perizinan lingkungan, yang semula kewenangan daerah kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Persetujuan lingkungan sebagai nomenklatur baru pengganti izin lingkungan saat ini menjadi ujung dari perizinan lingkungan.

Berangkat dari permasalahan yang timbul, Forum Amdal Indonesia (FAI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan secara daring melalui zoom meeting pada Rabu (20/7) dengan mengangkat topik The Real Problem dalam Penyusunan AMDAL, Persetujuan Lingkungan (PerLing), dan Persetujuan Teknis (PerTek)”. Agenda ini dihadiri oleh beberapa pemrakarsa, konsultan, akademisi, dan asosiasi/perkumpulan termasuk Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) dan Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (FRHLBT).

Dalam diskusi interaktif yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh seluruh pihak adalah terkait waktu proses penyusunan standar teknis. Dalam hal tersebut, perlu adanya bantuan teknologi yang terintegrasi untuk membantu penyusunan standar agar dapat mempermudah dan mempercepat proses, sehingga data yang sudah dimasukkan tidak tercecer maupun hilang. Selain itu, terjadi tumpang tindih alur yang melibatkan antar Direktorat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengurus persyaratan mendapatkan persetujuan lingkungan. Ada kekhawatiran bahwa terbitnya PP 22/2021 ini bisa menjadi cacat secara hukum karena tidak sesuai antara kapasitas Pemerintah Pusat sehingga membuat ketidakpastian terhadap penataan perizinan lingkungan.

Selain itu, terdapat masukan yang menyatakan bahwa Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mempertimbangkan PerTek dapat disusun di awal atau apabila perencanaan penggiat usaha belum pasti, maka PerTek disusun seiring berjalannya tahap konstruksi agar tidak mengganggu penyusunan AMDAL.

APBI-ICMA yang diwakili oleh Ketua Komite Sustainability, F.H. Kristiono menyampaikan bahwa terkait penyerahan Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) perusahan tambang pada bulan November 2022 dapat berjalan berdampingan seiring dengan proses AMDAL, PerTek, dan PerLing, maka apabila proses AMDAL memakan waktu cukup lama akan mengganggu kinerja pertambangan. Selain itu, APBI-ICMA juga berupaya untuk bersurak kepada Pemerintah dalam upaya menyampaikan kondisi yang dialami anggotanya.

Dari beberapa laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha, akan dikelompokan permasalah dan isu teknis yang sudah disampaikan oleh banyaknya peserta diskusi dari berbagai bidang untuk nanti disampaikan kepada Pemerintah, kemudian akan dilaksanakan FGD lanjutan untuk pembahasan mendetail terkait isu yang sedang dialami.

Harapannya adalah proses AMDAL, PerTek, maupun PerLing dapat lebih efisien, dipercepat juga dipermudah selaras dengan konsepnya yaitu melindungi dan mengedepankan aspek lingkungan dengan tetap menjamin kepastian hukum dan berinvestasi sehingga industri dapat tetap berjalan.

Related Regular News: